Kurungan APBN

Media Indonesia - Buruknya pengelolaan anggaran masih mengurung bangsa ini. Penyerapan yang rendah dan menumpuk di akhir tahun tetap menjadi potret 2011. Hingga Agustus, penyerapan belanja modal baru mencapai 26,9%. Jumlah itu lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun lalu, yang juga rendah, yakni 28%.

Hal tersebut menunjukkan pemerintah belum serius mengelola anggaran. Fakta memperlihatkan belanja yang menumpuk di akhir tahun terus terjadi.

Sejak 2006 hingga 2010, persentase penyerapan belanja modal APBN hingga pertengahan tahun hanya berada di kisaran 14%-26%. Masih jauh dari separuh belanja modal. Apakah itu karena pemerintah tidak peduli, tidak mampu, abai, atau memang tidak tahu bagaimana menggerakkan anggaran?

Anggaran negara seharusnya motor bagi pertumbuhan. Fiskal seyogianya menjadi daya dorong terhadap perekonomian.

Sayangnya, pemerintah punya logika lain. Logika yang dikurung angka serapan anggaran di ujung tahun. Efektivitas anggaran diabaikan. Hal itu bisa terjadi lantaran evaluasi terhadap penyerapan anggaran suatu kementerian atau lembaga hanya diukur satu tahun satu kali, setelah tahun anggaran berakhir.

Ukurannya pun sebatas angka persentase penyerapan, bukan efektivitas. Kementerian dan lembaga yang memiliki daya serap rendah baru terancam sanksi pemotongan anggaran pada tahun berikutnya.

Itulah yang memicu kementerian dan lembaga akhirnya kerap jorjoran membelanjakan anggaran di akhir tahun. Akibatnya, pengerjaan proyek dilaksanakan terburu-buru dan kualitas tidak terjamin.

Karena itu, penting mengubah sistem evaluasi kinerja kementerian dan lembaga tidak sekadar dengan mengukur persentase penyerapan anggaran di akhir tahun. Pada setiap triwulan, pemerintah seharusnya sudah bisa mengevaluasi sejauh mana proyek yang dibiayai APBN direalisasikan. Apabila melenceng dan tidak realistis, anggaran bisa direlokasi untuk proyek lain yang lebih efektif dan masuk di akal.

Begitu juga dengan sanksi, jangan dibatasi hanya pada pemotongan anggaran pada tahun berikutnya. Apabila perlu, disertai dengan tindakan mengganti pejabat yang bertanggung jawab di kementerian teknis terkait.

Dengan demikian, para pejabat itu bakal terpacu merancang anggaran secara realistis dan efektif. Tidak sekadar membuat proyek abal-abal untuk memenuhi kuota anggaran, apalagi sebagai uang kas kementerian.

Patut diingat, APBN dibayar dari pajak rakyat sehingga rakyat patut menikmati pembangunan yang distimulasi anggaran negara. Buruknya penyerapan anggaran negara jelas bukti buruknya tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat.